Deplu Australia Diminta Klarifikasi Soal Tambang Batubara Adani

Jakarta -

Para senator Australia dari lintas fraksi hari Kamis (26/10/2017) akan menanyai para birokrat senior wacana kemungkinan langkah-langkah diam-diam ke pihak abnormal untuk menerima dukungan finansial bagi tambang batubara Adani yang kontroversial, Carmichael.

Pertanyaan tersebut dipicu ajakan dokumen kepada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) berkaitan dengan ajakan pendanaan pemerintah abnormal untuk proyek tambang dan rel kereta yang kontroversial. Permintaan dokumen dilakukan menurut UU Kebebasan Informasi.

Sebagai tanggapan, pihak DFAT meminta waktu untuk menanggapi alasannya yakni ajakan tersebut "mencakup beberapa ratus halaman dokumen".

Senator Nick Xenophon mengatakan ia akan meminta klarifikasi dari pejabat DFAT di rapat Komite Senate hari ini terkait langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah Federal kepada lembaga-lembaga asing.

"Bukan peran Pemerintah Australia atau misi diplomatiknya untuk dilibatkan sebagai pialang keuangan bagi proyek yang sangat kontroversial ibarat ini," katanya.

"Perlu adanya proses terbuka dan transparan," tambahnya.

Pemimpin Partai Hijau Senator Richard Di Natale mengatakan Pemerintah Federal harus memberikan ke publik bila ada langkah-langkah yang dilakukan ke lembaga keuangan internasional mengenai pendanaan proyek Adani.

"DFAT, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, harus segera menjelaskan transaksi diam-diam ibarat apa yang terjadi antara beberapa perusahaan pembiayaan ini, perusahaan internasional, dan Pemerintah Australia," kata Senator Di Natale.

Permintaan UU Kebebasan Informasi diajukan bulan Agustus lalu oleh The Australia Institute, yang meminta semua "korespondensi dan kabel" terkait dengan ajakan pendanaan pemerintah abnormal untuk proyek Adani.

Secara khusus, ajakan ke DFAT ini ditujukan bagi setiap dokumen yang "mencakup atau merujuk pada langkah formal dari menteri atau pejabat Australia yang meminta atau merekomendasikan pertimbangan kontribusi keuangan atau keterlibatan dalam proyek ini" dari lembaga pemerintah abnormal pada tahun 2017.

Hal ini termasuk "bank impor ekspor atau biro kredit, atau biro pembiayaan multilateral, atau pemodal sektor swasta asing".

Kedutaan cari dokumen

Sebagai tanggapan, DFAT meminta waktu, "karena kompleksitas dan volume ajakan Anda mencakup beberapa ratus halaman dokumen".

DFAT juga mengungkapkan tiga kedutaan besar Australia di luar negeri kini sedang mencari dokumen dimaksud.

"Pemerintah Australia tampaknya membantu Adani menerima santunan keuangan dan dukungan dari luar negeri," kata administrator eksekutif The Australia Institute Ben Oquist.

"Fakta bahwa departemen tersebut mengakui adanya ratusan halaman dokumen yang berkaitan dengan banyak negara dan dari banyak sekali departemen di Australia ... memberikan banyaknya pekerjaan dilakukan," katanya.

DFAT merujuk jawaban mereka kepada Menteri Perdagangan Steven Ciobo.

Namun Menteri Ciobo tidak menjawab pertanyaan apakah ada langkah yang diajukan ke lembaga abnormal mengenai pembiayaan atau keterlibatan dalam proyek Adani. Dia mengkonfirmasi ajakan dokumen berdasar UU Kebebasan Informasi ini sedang dipertimbangkan.

"Sejumlah besar dokumen berpotensi tercakup dalam ajakan UU Kebebasan Informasi," katanya.

"Setiap dokumen yang diberikan ke pemohon UU Kebebasan Informasi juga akan ditempatkan di log pemberitahuan UU Kebebasan Informasi pada waktunya," ujar Menteri Ciobo.

Menlu Julie Bishop menolak berkomentar.

DFAT telah mengajukan permohonan komplemen waktu ke Kantor Komisioner Informasi Australia sebelum memutuskan apakah akan merilis dokumen apa pun.

Membentur rintangan

Senator Xenophon mengatakan ia tidak "menentang Adani", namun menginginkan adanya transparansi dari DFAT.

"Saya sangat prihatin bahwa ajakan UU Kebebasan Informasi ini tampaknya telah membentur rintangan alasannya yakni mungkin berisi informasi memalukan. Dokumen-dokumen ini perlu segera dibuka," katanya.

SenatorNickXenophon mengatakan "diperlukan proses terbuka dan transparan" terkait tambangAdani.

ABC News/Adam Kennedy

Senator Di Natale mengatakan ia juga akan menanyai pejabat dari DFAT mengenai dilema ini di rapat Komite Senat hari ini.

"Saya mau departemen ini memperjelas bila ada jaminan, bila ada akad dengan perusahaan-perusahaan pembiayaan internasional," katanya.

"Saya ingin memperjelas bahwa uang pajak Australia ... akan dijaga bila proyek ini gagal dan Pemerintah Australia telah menandatangani semacam pengaturan dengan perusahaan internasional untuk mendukungnya," ujarnya.

Empat bank besar Australia semuanya telah menolak membiayai Adani.

Adani kemudian mencari pinjaman pemerintah federal senilai $ 1 miliar dari Northern Australia Infrastructure Facility untuk pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan tambang batubara Carmichael ke Pelabuhan Abbot Point yang juga mereka miliki.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.

Share this post