Video: Geruduk Balai Kota, Bem Se Dki Jakarta Desak Anies Sandi Mundur

Sumber Informasi Terpercaya - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-DKI Jakarta mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Koemolo biar segera melaksanakan investigasi dan tindakan untuk menilik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandi Salahuddin Uno, atas duduk kasus pemberhentian atau pemecatan empat orang Walikota di Jakarta tanpa melalui prosedur.

Koordinator Aksi BEM-Se-DKI Jakarta, Septino menyerukan,  pemecatan yang dilakukan Gubernur Anies salah dan sangat tidak beradab.

“Pemecatan yang dilakukan oleh Anies sangatlah salah, sebab dilakukan oleh Anies hanya melalui pesan singkat via whatshapp. Cara-cara yang dilakukan Anies itu sangatlah tidak tepat, dan tidak mengambarkan kewibawaan seorang Gubernur DKI Jakarta,” tutur Septino, ketika menggelar agresi unjuk rasa di depan Kantor Kemdagri, Selasa (07/08/2018).

Empat walikota yang dicopot Anies ialah Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede, dan Walikota Jakarta Barat Anas Efendi.

Atas duduk kasus itu, BEM Se-DKI Jakarta pun mendesak Mendagri segera memroses laporan terkait pencopotan tersebut.

“Meminta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Koemolo untuk segera menindaklanjuti laporan atas tindakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menyalahi hukum dalam melaksanakan pemberhentian terhadap empat Walikota,” ujarnya.

Mendagri juga diminta biar menunjukkan tekanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta untuk segera melaksanakan Hak Interplasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Anies-Sandi.

“Kami meminta Mendagri juga segera memecat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, apabila terbukti melaksanakan pelanggaran dalam kebijakan yang dilakukannya itu,” pungkas Septino.

Salah seorang perwakilan BEM Se-DKI Jakarta, Doni mengatakan, pihaknya memastikan biar Kemendagri memaanggil dan menilik Anies-Sandi dalam duduk kasus ASN itu.

“Kami meminta, apabila Anies terbukti bersalah, maka harus ditindak tegas. Kami juga meminta jangan hanya menyurati Anies atau hanya tindakan administratif, tetapi harus dipecat, jikalau memang terbukti,” ujar Donny.

Kabid Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri Handayani Ningrum mengatakan, pihak Kemendagri akan memroses laporan mahasiswa itu.

“Ya akan diproses, dan jikalau terbukti ya akan ditindak,” ujar Handayani Ningrum.

Sementara itu, Biro Hukum Kemendagri Chandra menyampaikan, dalam waktu erat akan memanggil Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk menilik duduk kasus Anies-Sandi itu.

“Besok kita akan memanggil pihak BKN dan Kemenpan untuk menyikapi masalah DKI Jakarta ini,” ujarnya.

Chandra juga mengatakan, hingga ketika ini pihaknya tengah menangani tidak kurang dari 133 laporan pengaduan di Biro Hukum Kemendagri, termasuk laporan terkait DKI Jakarta. “Jadi ya besok, Rabu 8 Agustus 2018, kami akan bertemu dulu dengan BKN dan pihak Kemenpan,” ujar Chandra.

Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai pemutasian 16 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyalahi aturan.

Berdasarkan penyelidikan KASN, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutasikan 16 anak buahnya justru menabrak sejumlah hukum mendasar.


Walau demikian agresi BEM Se DKI tidak samapai disitu. Aksi yang sama kemudian digelar lagi kamis( 09/08/2018) sebab menilai Anies-Sandi gagal dan menilai sandi tidak bertanggung jawab dengan mencalonkan diri sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Simak video dibawha ini:

(Jhon R)

 

Share this post